Ribuan nama. Pulau Bunyu Kalimantan Timur. Jadwal pelaksanaan pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah semakin dekat. Hari penentu siapa yang akan menjadi orang nomor satu dan nomor dua di negeri ini untuk lima tahun ke depan sudah diambang pintu. Lalu, apakah persiapan perhelatan akbar ini sudah mencukupi? Ternyata masih belum. Misalnya inventarisasi data nama-nama pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Ada ribuan nama yang seharusnya tidak dimasukkan dalam DPT, tapi ternyata nama-nama itu tercantum sebagai pemilih tetap. Anda bisa bayangkan, kesalahan seperti apa jika jumlah nama-nama itu mencapai angka ribuan.
Hal seperti ini biasa terjadi pada negara yang sedang berkembang. Negara-negara seperti ini biasanya belum memiliki system inventarisasi dan pengaksesan data dalam skala nasional yang memadai. Dan seharusnya Indonesia tidak masuk dalam kelompok negara seperti itu mengingat negeri ini memiliki banyak tenaga profesional dalam pengolahan data. Secara pribadi, saya lebih suka menganggap ini karena perilaku beberapa oknum. Dari tingkat bawah hingga ke tingkat atas. Secanggih apapun system atau prosedur pemilu yang dijalankan, tidak akan banyak berarti jika selalu ada oknum-oknum yang tidak punya kejujuran dan integritas.
Ratusan Anak dan Ribuan Almarhum Masuk DPT
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Tengah menemukan ratusan anak dan ribuan orang yang sudah meninggal dunia masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.
"Ada 254 anak di bawah umur yang masuk DPT," Ketua Panwaslu Jateng Abhan Misbach dalam acara Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Dalam Rangka Persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Semarang, Jumat.
Selain ratusan anak itu, 14 anggota TNI dan 72 anggota Polri, serta 3.507 orang yang sudah meninggal dunia masuk DPT, demikian Abhan.
Menurut Abhan, permasalahan DPT muncul karena data tentang DPT yang berbasis tempat pemungutan suara (TPS) sulit diakses oleh Panwaslu, peserta pemilu, maupun oleh masyarakat.
Tidak hanya soal DPT, Panwaslu juga menemukan pelanggaran terkait netralitas TNI, Polri, dan PNS (satu kasus), politik uang (satu kasus), dan penggunaan fasilitas negara (10 kasus), serta kampanye yang melibatkan anak-anak (tiga kasus).
Abhan menjelaskan, seluruh dugaan pelanggaran tersebut yang memenuhi unsur administrasi diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan yang memenuhi unsur pidana dilimpahkan ke penyidik.
Panwaslu Jateng lalu berharap seluruh pihak bisa netral baik itu bupati/walikota serta wakil, KPU dengan seluruh jajarannya, Panwaslu dan seluruh jajarannya, pejabat BUMD, PNS, TNI/Polri, kepala desa, dan perangkat desa.
Sementara itu, Wakapolda Jateng menyatakan akan mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) yang berjumlah 63.297 dibagi menjadi TPS aman (61.768 TPS), TPS rawan I (1.315 TPS), dan TPS rawan II (214 TPS).
Polri mengerahkan 22.510 personel, masa tenang 11.261 personel, masa pemungutan suara 22.510, dan masa penghitungan serta penetapan hasil Pilpres 2009 11.261 personel.
Sementara TNI membantu dengan satu SSK (satuan setingkat kompi) di tingkat polsek, tingkat polwiltabes satu SSK, dan tingkat polda satu batalyon.
7 years ago